Jakarta – Pemerintah memutuskan menghapus 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini. Negara pun dapat berhemat hingga Rp17,9 triliun.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, penghapusan 1,9 juta KPM dari daftar penerima PKH dan BPNT berpotensi menghemat anggaran bansos hingga Rp14,4-Rp17,9 triliun. Dengan begitu, penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
Adapun dari 1,9 juta KPM yang dihapus dari daftar penerima bansos triwulan II 2025 ini, 616.367 KPM di antaranya adalah penerima PKH. Sedangkan 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT.
Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKM) pun telah melakukan verifikasi ulang dan ground check pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari hasil ground-checking bersama BPS ditemukan sebanyak 1,9 juta data yang inclusion atau exclusion errors sehingga tidak dapat menerima bansos pada triwulan ke-II.
“Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” jelasnya.
Gus Ipul memastikan bahwa proses ground-checking DTSEN ini untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran. Ke depan DTSEN juga akan dimutakhirkan secara berkala tiap tiga bulan.
Selain itu, Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 45% penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako yang tidak tepat sasaran.
“Program Keluarga Harapan dan Sembako ditengarai ada 45% yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua, kita, untuk konsolidasian data dan yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran,” ujar Gus Ipul.
