TEL AVIV – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik setelah hasil survei keluar tempat pemungutan suara (exit poll) menunjukkan koalisi pemerintahannya tertinggal dari kubu oposisi dalam pemilihan parlemen Israel, Selasa (27/10/2026) waktu setempat.
Dua survei awal memproyeksikan blok oposisi yang dipimpin mantan Kepala Staf Militer Israel, Gadi Eisenkot, meraih 52–53 kursi di parlemen Knesset. Sementara itu, koalisi Netanyahu diperkirakan hanya memperoleh 50 kursi.
Namun, hasil proyeksi dari sejumlah lembaga penyiaran kemudian menunjukkan persaingan semakin ketat. Dua jaringan televisi memproyeksikan kedua kubu sama-sama memperoleh 51 kursi, sedangkan survei Channel 12 memperlihatkan perubahan komposisi yang memberikan keunggulan kepada blok Netanyahu.
Perbedaan proyeksi itu menunjukkan persaingan politik Israel masih berlangsung ketat. Hasil exit poll bukan hasil resmi pemilu sehingga perolehan kursi masing-masing kubu masih dapat berubah setelah penghitungan suara selesai.
Meski demikian, proyeksi awal tersebut menjadi pukulan bagi Netanyahu. Koalisi sayap kanan dan kelompok religius yang dipimpinnya sebelumnya menguasai 68 dari total 120 kursi Knesset.
Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyebut hasil awal pemilu sebagai kekalahan besar bagi Netanyahu dan sekutu politiknya. Melalui media sosial X, Lapid menyatakan masyarakat telah meminta pemerintahan saat ini untuk meninggalkan kekuasaan.
“Ini adalah keruntuhan total, dan publik telah meminta mereka untuk pergi,” tulis Lapid, Rabu (28/10/2026).
Senada, Eisenkot menilai hasil proyeksi awal mencerminkan hilangnya kepercayaan publik terhadap Netanyahu dan pemerintahannya. Dia berjanji segera mengambil langkah untuk membentuk pemerintahan baru apabila hasil akhir mengonfirmasi peluang kemenangan kubu oposisi.
Eisenkot juga menempatkan reformasi kebijakan wajib militer sebagai salah satu prioritas politiknya. Persoalan kewajiban dinas militer, khususnya bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks, menjadi salah satu isu yang memicu perdebatan dalam politik domestik Israel.
Meski kubu oposisi unggul dalam sebagian proyeksi, peluang menggantikan Netanyahu belum sepenuhnya terbuka. Tidak ada satu pun blok yang diperkirakan mampu mengamankan 61 kursi, jumlah minimum untuk memperoleh mayoritas di parlemen beranggotakan 120 orang tersebut.
Situasi itu membuat partai-partai Arab berpotensi memegang peranan penting dalam menentukan pembentukan pemerintahan berikutnya. Sejumlah proyeksi memperkirakan partai-partai tersebut memperoleh sekitar 17–18 kursi Knesset.
Namun, jalan menuju koalisi baru tidak mudah. Eisenkot dan sejumlah tokoh oposisi menghadapi dilema politik karena sebelumnya membatasi kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai Arab. Tanpa dukungan mereka atau kesepakatan dengan kelompok politik lain, oposisi berisiko gagal mengumpulkan mayoritas.
Di sisi lain, Netanyahu masih berupaya mempertahankan kekuasaan. Dia menyerukan pembentukan pemerintahan nasional sayap kanan, sementara Partai Likud yang dipimpinnya diproyeksikan tetap menjadi salah satu partai tunggal terbesar di parlemen.
Dengan kondisi tersebut, hasil pemilu belum otomatis mengakhiri kepemimpinan Netanyahu. Jika tidak ada kubu yang mampu membentuk koalisi mayoritas, negosiasi politik dapat berlangsung berminggu-minggu. Netanyahu pun berpeluang tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.
Pemilu kali ini menjadi pemilihan umum pertama Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang diikuti perang berkepanjangan di Gaza dan konflik regional lainnya. Kinerja pemerintah dalam menangani persoalan keamanan, kebijakan dalam negeri, serta perpecahan politik menjadi bagian dari konteks yang membayangi persaingan tersebut.
Tingkat partisipasi pemilih dilaporkan mencapai 77,7 persen, tertinggi sejak 1999. Angka itu menunjukkan besarnya keterlibatan pemilih dalam menentukan arah politik Israel di tengah persaingan ketat antara kubu Netanyahu dan oposisi.
Dengan belum adanya kepastian mayoritas, pertarungan politik Israel kini berlanjut ke tahap penentuan koalisi. Keunggulan tipis dalam survei belum cukup memastikan siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya, sementara hasil penghitungan resmi masih menjadi penentu akhir.
