TANGERANG SELATAN – Pembangunan kawasan kumuh senilai Rp11,1 miliar di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menyisakan persoalan serius terkait status kepemilikan lahan. Sebagian tanah milik warga justru telah berubah menjadi jalan berpaving block 3 Dimensi (3D), sementara kejelasan status hukum penggunaan lahan tersebut belum terungkap.
Amar (52), warga Kampung Koceak RT03/RW 02, mengaku keberatan jika pembangunan yang dibiayai uang rakyat itu nantinya dijadikan dasar untuk mengklaim tanah pribadinya sebagai aset pemerintah. Ia menegaskan, izin penggunaan tanah sebagai akses jalan warga tidak serta-merta menghapus hak kepemilikannya.
Persoalan ini mencuat setelah lahan setapak miliknya mengalami beberapa kali perubahan fisik selama proyek berlangsung. Mulanya hanya berupa jalan setapak, kemudian dipasangi paving block biasa dan satu tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) berwarna hijau. Belakangan, permukaan jalan tersebut kembali dibongkar dan diganti dengan paving block bermotif 3D.
“Awalnya tanah ini tidak masalah digunakan sebagai jalan setapak warga. Terus tiba-tiba dipasangi paving block biasa dan satu tiang PJU warna hijau. Eh, sekarang malah diganti lagi dengan paving 3D,” ungkap Amar, Senin (09/11/26).
Amar meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan persoalan administrasi dan legalitas lahan di balik pembangunan tersebut. Menurutnya, kepentingan masyarakat untuk mendapatkan akses jalan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan kepemilikan tanah pribadi.
“Saya minta diurusin, tanah saya ini hitungannya bagaimana? Kalau buat masyarakat sih saya rela-rela saja karena sudah jadi. Tapi yang penting, ini jangan diakuin milik pemerintah!” tegas Amar sembari menunjukkan batas-batas tanahnya yang ditandai pipa paralon dan tembok bangunan lain.
Da juga menegaskan, penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan warga bukan berarti dirinya kehilangan hak untuk mengatur atau memanfaatkan lahan itu. Bahkan, jika suatu saat hendak mendirikan bangunan maupun menjualnya kepada pihak lain, Amar mengaku tetap memiliki hak untuk memasang pagar di atas tanahnya.
Di tengah pengerjaan proyek bernilai belasan miliar rupiah tersebut, Amar mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi mengenai mekanisme penggunaan tanahnya. Koordinasi di tingkat lingkungan juga dipertanyakan lantaran dirinya tidak pernah ditemui pengurus RT maupun RW selama pekerjaan berlangsung.
“Saya cuma sekali diajak ngobrol sama mandor proyek kawasan kumuh. RT dan RW pun belum pernah nemuin saya (saat pembangunan),” keluhnya.
Amar mengaku hanya sempat berkomunikasi dengan mandor proyek. Namun, pembicaraan tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai status tanah, dasar penggunaan lahan, maupun konsekuensi hukumnya terhadap hak kepemilikan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai proses sosialisasi dan pendataan lahan sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Terlebih, proyek tersebut menggunakan anggaran APBD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp11.156.305.680.
Pekerjaan dilaksanakan CV Dhifalfar Cipta Mandiri dengan konsultan pengawas CV Balabeja Kencana. Masa pelaksanaan proyek ditetapkan selama 180 hari kalender, terhitung sejak Juni hingga Desember 2026.
Ironisnya, sebelum proyek berjalan, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan diketahui sempat melakukan survei langsung ke lokasi pada 8 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Pilar bersama rombongan Sekretaris Dinas Perkimta juga membahas rencana pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) yang berada tidak jauh dari lahan milik Amar.
Namun, hingga pekerjaan fisik berlangsung, persoalan status tanah yang dikeluhkan warga belum mendapatkan kejelasan sebagaimana diharapkan pemilik lahan.
Proyek Rp11 Miliar, Pengawasan Ratusan Juta Rupiah
Berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED), penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Keranggan mencakup enam item pekerjaan utama. Di antaranya pemasangan paving block 3D, pembangunan drainase U-Ditch, Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya, hingga pembangunan gapura.
Tak hanya pekerjaan fisik, proyek tersebut juga disertai paket pengawasan dengan anggaran ratusan juta rupiah.
Penelusuran data tender mencatat paket Pengawasan Penanganan Kawasan Kumuh Kelurahan Keranggan dengan Kode Tender 10121725000 memiliki nilai pagu Rp458.088.054 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp457.700.000.
Tender pengawasan itu mensyaratkan kualifikasi usaha kecil pada bidang Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (RK002).
Besarnya anggaran pembangunan dan pengawasan tersebut semestinya berjalan seiring dengan kepastian administrasi, transparansi pelaksanaan, serta perlindungan terhadap hak masyarakat yang lahannya terdampak.
Kini, persoalan yang perlu dijawab bukan sekadar bagaimana kawasan Keranggan dipercantik dengan infrastruktur baru, melainkan atas dasar apa tanah pribadi warga dapat digunakan untuk pekerjaan permanen yang dibiayai APBD.
Apakah telah ada persetujuan tertulis dari pemilik lahan? Bagaimana status tanah tersebut setelah dibangun menjadi fasilitas jalan? Apakah telah dilakukan pendataan maupun penyelesaian administrasi sebelum pekerjaan dimulai?
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perkimta Kota Tangerang Selatan maupun aparat Kelurahan Keranggan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan Amar dan kejelasan status lahan pribadi yang terdampak proyek tersebut.
