JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Dalam pemaparan hasil penyidikan di hadapan Komisi III DPR RI, Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga berperan sebagai pengguna akhir atau end user dari seluruh hasil penyadapan yang dilakukan melalui jaringan internal kepolisian.
Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/26).
Menurut Suyudi, penyidik menemukan dugaan bahwa Listyo Sigit tidak hanya mengetahui aktivitas penyadapan, tetapi juga memberikan instruksi mengenai sasaran yang akan dipantau.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi.
Ia menjelaskan, dugaan peran Listyo Sigit dalam perkara ini juga berkaitan dengan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” ucapnya.
Tidak hanya mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri, Suyudi turut membeberkan pembagian peran tiga perwira tinggi Polri lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka yakni Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Slamet Uliandi yang pernah menjabat sebagai Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi dewan penasihat Monitoring Center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo Sigit.
Laporan tersebut diduga mencakup informasi harian hingga hasil analisis penyadapan yang dikumpulkan oleh bagian monitoring.
Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima instruksi penyadapan dari Slamet Uliandi.
Suyudi menyebut persetujuan pelaksanaan penyadapan diberikan melalui komunikasi WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Adapun Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator lapangan tanpa melalui prosedur permohonan penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Tak berhenti di situ, penyidik turut mengungkap dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Suyudi juga mengungkap bahwa sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat pemerintahan, kementerian dan lembaga, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, hingga internal Polri turut masuk dalam daftar target.
Selain itu, KPK, kejaksaan, organisasi kemasyarakatan, aktivis, mahasiswa, pengusaha, dan kalangan media juga disebut dalam materi penyidikan.
Meski demikian, Suyudi menegaskan daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak serta-merta menunjukkan pihak-pihak yang disebut ikut terlibat dalam tindak pidana.
Kasus ini telah menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka. Penyidik menerapkan sejumlah pasal terkait dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, penghilangan data elektronik, serta dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Pengungkapan peran masing-masing tersangka kini menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum untuk mengurai bagaimana aktivitas penyadapan tersebut berlangsung, siapa yang memberikan perintah, serta ke mana hasil pemantauan disalurkan.
Seluruh dugaan keterlibatan para tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
