Tangsel – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) turun tangan menyikapi konflik antara Yayasan Syarif Hidayatullah dan UIN Jakarta yang berdampak terhadap lingkungan sekolah.
Komnas PA melakukan visitasi dan klarifikasi langsung ke pihak yayasan serta sekolah di Jalan Siliwangi, Pamulang, pada Senin (07/09/26).
Ketua Umum Komnas PA, Agustinus Sirait, mengatakan kedatangan pihaknya merupakan tindak lanjut atas aduan dan kekhawatiran sejumlah orang tua terkait peristiwa yang sebelumnya terjadi di lingkungan sekolah.
Menurutnya, Komnas PA ingin memastikan persoalan yang terjadi tidak kembali melibatkan atau berdampak terhadap anak-anak.
“Sebetulnya hari ini kami melakukan kunjungan ke pihak yayasan dan pihak sekolah. Beberapa waktu lalu ada aduan dari perwakilan orang tua yang datang kepada kami untuk melaporkan kekhawatirannya agar peristiwa yang terjadi tidak terulang kembali,” ujar Agustinus.
Dalam visitasi itu, Komnas PA juga menemukan adanya dugaan dampak secara psikis terhadap sejumlah anak yang disebut terdampak oleh konflik tersebut.
Agustinus menegaskan, posisi Komnas PA bukan berpihak kepada yayasan maupun UIN. Fokus utama lembaga tersebut adalah memastikan hak dan perlindungan anak tetap terjamin di tengah persoalan tata kelola sekolah yang sedang berlangsung.
“Intinya, kami mendukung proses penegakan hukum. Posisi kami bukan berada di salah satu pihak. Posisi kami adalah bagaimana anak-anak tidak terdampak atau menjadi korban dalam sengketa tentang tata kelola sekolah ini,” tegasnya.
Komnas PA sebenarnya telah menjadwalkan asesmen terhadap sejumlah siswa yang diduga terdampak secara psikologis. Namun, agenda tersebut harus dijadwalkan ulang lantaran siswa sedang menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) imbas meluasnya erupsi anak krakatau.
Agustinus mengatakan asesmen diperlukan untuk mengetahui sejauh mana dampak psikologis yang dialami anak. Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah pendampingan yang diperlukan.
“Kami yakin dengan peristiwa yang terjadi kemarin, anak-anak pasti terdampak. Melalui asesmen nanti akan diketahui seberapa besar dampaknya terhadap anak-anak,” katanya.
Ia menegaskan anak-anak tidak boleh kembali dilibatkan dalam konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. “Bagaimana anak-anak ini tidak lagi dilibatkan dalam konflik sengketa yang tentunya bisa menimbulkan trauma bagi mereka,” ujarnya.
Tak hanya melakukan asesmen terhadap siswa, Komnas PA juga berencana meminta klarifikasi dari pihak UIN. Bahkan, lembaga tersebut membuka peluang menjadi mediator yang mempertemukan pihak UIN, yayasan, dan orang tua siswa.
Menurut Agustinus, ketiga pihak perlu membuat komitmen bersama agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dan anak-anak tetap mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
“Jangan lagi anak-anak dikorbankan dalam sengketa ini,” tegasnya.
Lebih jauh, dia menyatakan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila dari hasil kajian ditemukan indikasi pelanggaran terhadap hak anak.
“Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang nyaman dan perlindungan itu ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau memungkinkan untuk dibawa ke ranah hukum atau pidana, tentu kita akan mengajukan itu,” ucapnya.
Sementara, Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Ilham Aufa menyambut positif kedatangan Komnas PA untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan sekolah, termasuk kondisi psikologis yang berkembang di tengah konflik.
Ilham menegaskan yayasan tetap menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas, selain memastikan orang tua dan guru juga mendapatkan perhatian.
“Kami tetap berkomitmen bahwa anak-anak adalah yang pertama kami perhatikan. Selain anak-anak, tentunya orang tua dan guru-guru juga menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Dia berharap keterlibatan Komnas PA dapat mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan terlindungi dalam jangka panjang.
“Kedatangan dari Komnas ini bagi saya betul-betul sangat membantu untuk mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan terlindungi,” katanya.
Komnas PA memastikan proses klarifikasi dan asesmen akan terus dilakukan. Pemerintah juga didorong hadir untuk menjamin anak-anak tetap dapat belajar, tumbuh, dan berkembang tanpa ancaman maupun tekanan akibat konflik orang dewasa.
