JAKARTA – Penggeledahan rumah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu langkah penyidikan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Fakta tersebut diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat memaparkan perkembangan kasus di hadapan Komisi III DPR RI.
Dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian tindakan hukum sejak laporan dugaan penyadapan diterbitkan pada 31 Oktober 2026.
Pada tahap awal, penyidik memeriksa enam orang saksi dan empat ahli. Gelar perkara kemudian dilakukan untuk meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan.
“Pada 31 Oktober 2026, dilakukan interview terhadap 6 saksi dan 4 ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan,” kata Suyudi.
Memasuki 1 November 2026, perkara resmi naik ke tahap penyidikan. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti dan menetapkan Irjen Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Ahrie Sonta juga langsung ditangkap pada hari yang sama.
Sehari kemudian, penyidik menahan Ahrie Sonta dan melanjutkan pemeriksaan terhadap Eko Hadi. Pada 3 November, pemeriksaan terhadap Eko kembali dilakukan sebelum penyidik menggelar perkara untuk menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.
Langkah hukum terhadap Listyo berlanjut pada 4 November 2026. Polisi melakukan penangkapan sekaligus penahanan terhadap jenderal yang sebelumnya menjabat sebagai pucuk pimpinan Korps Bhayangkara tersebut.
Sehari berselang, penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Listyo. Pada tanggal yang sama, Polri juga menggelar perkara bersama Kejaksaan Agung RI serta menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
“Pada 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejagung RI, penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka SU (Irjen Slamet Uliandi). Pada hari yang sama pemeriksaan tambahan terhadap AS,” ungkapnya.
Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri, tetapi juga menelusuri bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan pelanggaran terhadap keamanan komunikasi Presiden. Namun, seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
