JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pernyataan berhenti tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/26).
Kedatangan Gibran di Gedung MPR berlangsung sekitar pukul 11.10 WIB. Mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu datang membawa sebuah map putih.
Gibran kemudian menemui Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan MPR lainnya. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Setelah menyampaikan surat pengunduran diri, Gibran langsung meninggalkan kompleks parlemen tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Ahmad Muzani membenarkan bahwa kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Mas Gibran sampaikan maksud kedatangannya sebagai pimpinan MPR yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI,” ujar Muzani di Gedung MPR RI, Kamis (12/11/2026).
Muzani juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta MPR segera memproses permohonan pengunduran dirinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut,” katanya.
Dalam surat yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Keputusan itu disebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Muzani menjelaskan, surat tersebut tidak memuat alasan khusus mengenai keputusan Gibran meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
Menindaklanjuti permohonan tersebut, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan. Hasilnya, MPR menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/26) pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut akan membahas sejumlah langkah lanjutan, mulai dari penentuan jadwal sidang paripurna hingga meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Selain itu, MPR juga akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan calon serta tim ad hoc guna menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Muzani menyatakan, sejak surat pengunduran diri diterima pada Kamis (12/11/2026), jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan. Sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.
Presiden nantinya diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui mekanisme sidang paripurna MPR.
Keputusan Gibran mengundurkan diri menjadi perkembangan politik besar di tengah dinamika yang belakangan berkembang terkait persoalan persyaratan pencalonan dan dokumen pendidikannya. Sebelumnya, DPR juga menerima usulan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memproses pemakzulan Gibran.
Meski demikian, pengunduran diri yang disampaikan melalui surat kepada MPR menjadi jalur tersendiri dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
