JAKARTA – Partai Demokrat memastikan tidak akan mengusulkan nama calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sikap tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Menurut AHY, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Karena itu, Demokrat tidak ingin mengambil langkah di luar ketentuan yang berlaku.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY.
Ia menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua kandidat yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujarnya.
AHY menambahkan, keputusan Demokrat tersebut telah melalui konsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi dilakukan melalui sambungan video call pada Jumat pagi. Saat itu, SBY diketahui tengah dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
AHY menyebut sikap tersebut juga sejalan dengan konstitusi internal Partai Demokrat. Dengan demikian, partainya tidak akan mengajukan kandidat untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Di tengah dinamika politik menyusul pengunduran diri Gibran, AHY turut meminta seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif.
Ia mengingatkan agar perkembangan politik tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” tuturnya.
AHY kemudian mengingatkan agar spekulasi mengenai calon pengganti Wakil Presiden tidak mendahului mekanisme konstitusional yang sedang berjalan.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan telah menerima surat tersebut dan menghormati keputusan Gibran.
Dengan sikap Demokrat tersebut, proses pengusulan calon pengganti Gibran sepenuhnya diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya, MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden baru dari dua nama yang diajukan kepala negara sesuai ketentuan UUD 1945.
