Tangerang Selatan – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tak berdaya atas beroperasinya sebuah industri batching plant di Jalan Ciater, Serpong. Pabrik cabang PT Fresh Beton Indonesia (FBI) itu telah dipastikan berdiri di kawasan terlarang dan tak memiliki izin.
Pantauan di lokasi, Kamis (03/10/24) siang, sejumlah unit truk terus beroperasi di dalam kawasan batching plant PT FBI. Lahan milik pabrik itu cukup luas, berbatasan langsung dengan area gedung milik Dinas Perpustakaan dan Tandon Nusaloka.
Keberadaan pabrik batching plant itu heboh, setelah aliran limbahnya dibuang langsung ke dalam saluran air yang mengarah ke dalam tandon. Diduga praktik tersebut telah berlangsung lama, sebab muncul kerak limbah yang mengeras di sekitar saluran air.
Pemkot Tangsel melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kompak satu suara memastikan jika pabrik yang baru beroperasi tahun 2022 itu ilegal karena tak memiliki izin.
Pabrik PT FBI di lokasi dipastikan ilegal karena berdiri di luar kawasan industri yang sudah ditetapkan di kawasan Taman Tekno, Serpong. Adapun 6 industri batching plant lain yang beroperasi di luar Taman Tekno dikecualikan karena telah berdiri sejak sebelum pemekaran Kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangsel 2007.
“Kawasan peruntukan industri di kita itu cuma Taman Tekno ya. Kita tidak ada penambahan batching plant setahu saya, karena dari awal berdiri itu permohonan izin batching plant itu ada beberapa memang, yang ada berkonsultasi itu udah ditolak karena tidak sesuai. Perwal RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 2011 itu udah menyatakan tidak ada penambahan kawasan industri di kita,” tutur Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang DCKTR Kota Tangsel, Yulia Rahmawati kepad wartawan.
DLH Tangsel bahkan membeberkan, bahwa pabrik itu pernah disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023 karena pengolahan limbahnya tak seuai ketentuan.
“Disegel semua (areanya) tahun 2023. Makanya mereka diharapkan dapat melengkapi apa yang menjadi teguran. Salah satunya adalah aturan, air semen itu nggak boleh langsung dibuang ke saluran,” terang Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan (PPKL) DLH Kota Tangsel, Carsono.
Namun fakta-fakta itu tak membuat Pemkot Tangsel bertindak tegas, terutama para punggawa Satpol PP. Hal demikian berbanding terbalik manakala pelanggarnya adalah usaha kecil atau lapak kaki lima yang langsung digusur atau disegel tanpa banyak basa-basi.
Salah satu aktivis lingkungan, Ade Yunus, mencibir peran Pemkot Tangsel yang dianggap mendiamkan praktik ilegal pabrik beton tersebut. Ade menyayangkan jika kendornya penegakan aturan di Tangsel itu diduga imbas kepemimpinan saat ini dipegang Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota.
‘Jangan sampai anggapan masyarakat bahwa karena Pak Benyamin Davnie dan Pak Pilar sedang cuti kampanye, lalu bawahan mereka di dinas-dinas semua melempem dan kendur untuk bekerja,” ucap Ade usai meninjau lokasi pencemaran limbah pabrik tersebut.
