Tangerang Selatan – Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Ruhamaben-Sinta Wahyuni menilai persoalan sampah sulit diatasi selama proses huluisasi tak diterapkan.
Keduanya kompak mengkritik penanganan sampah di Tangsel selama ini yang cenderung berfokus pada hilir. Sementara, pangkal persoalan atau huluisasinya ditangani separuh hati.
“Memang urusan sampah ini harus diselesaikan dari hulunya, dari rumah tangga, dari pasar. Nah itu semua yang harusnya mengelola pemilahan sampah,” terang Ruhama di bilangan Setu, Tangsel, Kamis (31/10/24).
Kata dia, peran TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, and Recycle) saja tidak cukup jika volume sampah dari tiap rumah dan lapak-lapak lainnya tidak ditekan.
“Jadi TPS3R itu sebenarnya akan lebih ringan kalau di rumah-rumah itu sudah melakukan pemilahan. Dan ini harus dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi,” jelasnya.
Edukasi dan sosialisasi diperlukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat sejak usia dini tentang penanganan sampah dari rumah. Bahkan, sambung Ruhama, upaya tersebut bisa dimasukkan ke dalam muatan lokal dalam kurikulum sekolah.
“Ini harus jadi kebijakan yang sistenatis, jadi kalau dilihat dari hulunya, anak kecil, anak sekolah, jadi harus ada muatan lokal di sekolah yang masuk ke dalam kurikulum. Dan ini harus jadi budaya, pembentukan budaya ini penting di sekolah,” ucapnya.
Pemilahan sampah itu diperlukan hingga tingkat kelurahan. Sehingga nantinya, lanjut dia, tak semua sampah harus langsung dikirim ke TPA Cipeucang, di mana kondisi terakhir gunungan sampah di sana cukup mengkhawatirkan.
“Tetep dibuat desentralisasi pengelolaan sampah. Kita sedang mengkaji ada alat yang sangat efektif untuk memusnahkan (sampah). Kalau masih ada residu, nanti tetep harus dimusnahkan, tapi skalanya kecil di tiap kelurahan. Jadi nggak perlu semua sentralisasi ke TPA Cipeucang, jadi sudah mulai selesai di rumah, di pasar, dan titik-titik yang akan dibangun pemilahan,” paparnya.
Terakhir, Paslon Rama-Sinta mengkritik lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Di mana poinnya juga membahas soal sanksi denda hingga kurungan penjara.
“Perda ini harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Tapi kan implementasinya ya, itu peran pemerintah, ketegasannya belum ada. Saya melihat tidak ada dorongan kesitu ya,” pungkasnya.
