Tangerang Selatan – Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian mengelola pangan, energi, hingga pelayanan kesehatan kian mudah terealisasi melalui penggunaan tekmologi nuklir.
Guna mewujudkan kemandirian bangsa, maka pemanfaatan Ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) nuklir di Indonesia diarahkan untuk tujuan damai dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
“Pembangunan PLTN ini sudah suatu keharusan. Rekayasa nuklir diterapkan karena kontribusinya yang vital untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa,” kata Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI), Markus Wauran, saat penyelenggaraan ICONSTA International Conference on Nuclear Science, Technology, and Application (ICONSTA) di Serpong, Kamis (14/11/24).
Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam penelitian dan pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Selama lebih dari enam dekade, hasil pengembangan Iptek nuklir telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan dan kemajuan bangsa.
Fondasi pemanfaatan iptek nuklir di Indonesia diawali dengan terbentuknya Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitas di tahun 1954. Kemudian disusul terbentuknya Lembaga Tenaga Atom melalui PP Nomor 65 tahun 1958.
Dalam perkembangan selanjutnya, regulasi itu berubah menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964. Pada tahun 1957 Indonesia juga menjadi salah satu negara yang turut mendukung pembentukan Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA).
HIMNI yang berdiri sejak tahun 1995 dan beranggotakan para pakar, peneliti, pemerhati, hingga pegiat Iptek nuklir lainnya optimis kemandirian bangsa yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bakal terlaksana dengan pembangunan PLTN.
“HIMNi akan merekomendasikan tiga sektor penting dan strategis kepada Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subiayanto, yakni sektor energi, pangan, dan kesehatan,” jelas Markus.
Dia membeberkan, pada sektor energi mereka merekomendasikan pembangunan PLTN agar secepatnya bisa memenuhi kebutuhan energi dan listrik sebagaimana target bauran
energi yang ditetapkan pemerintah di mana tahun 2025 mampu memenuhi kebutuhan listrik sebesar 23%.
“Namun telah terbukti bahwa hal ini hampir mustahil tercapai tanpa kontribusi PLTN
sebagai energi baru. Dapat disimpulkan bahwa energi nuklir sudah harus menjadi solusi, dan bukan hanya sekadar opsi,” jelasnya.
Lalu pada sektor pangan, pemerintah direkomendasikan untuk menggunakan benih padi unggul, yang dikembangkan BRIN untuk meningkatkan hasil panen. Langkah ini perlu dilakukan sebelum dilakukan perluasan lahan sawah baru di Papua yang berpotensi menimbulkan deforestasi.
“Dengan menggunakan benih padi yang dikembangkan BRIN dan dengan sistem pertanian yang intensif, diharapkan dapat menghasilkan padi 8 -12 ton per hektare,” imbuhnya.
Sementara untuk sektor kesehatan, pemerintah didorong untuk mempercepat pemanfaatan
peralatan radioterapi berbasis nuklir seperti LINAC, terapi Proton dan BNCT untuk pengobatan kanker serta pembukaan pusat-pusat kedokteran nuklir baru dengan prioritas utama di luar Pulau Jawa.
“Sebagai ilustrasi, untuk layanan pengobatan kanker, kita membutuhkan satu unit LINAC per satu juta penduduk. Jadi kita membutuhkan setidaknya 280 unit LINAC untuk seluruh negeri. Saat ini LINAC yang terpasang di Pusat-pusat Radioterapi baru sekitar 80-an unit,” paparnya.
