Tangerang Selatan– Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) meresmikan Layanan Administrasi Hukum Umum di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan, Jalan Pahlawan Seribu, Cilenggang, Serpong, Rabu (06/08/25).
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan hadirnya Layanan AHU di MPP Kota Tangsel ini merupakan langkah tepat guna memudahkan masyarakat.
“Masyarakat tidak perlu lagi mengakses layanan dari jauh atau bertanya-tanya ke mana harus pergi. Mereka cukup datang ke satu tempat, dilayani dengan baik, dan pulang dengan kepastian. Inilah wajah pelayanan hukum yang kita cita-citakan sederhana, pasti, cepat, dan transparan,” kata Widodo.
Ditjen AHU sendiri akan mengelola ragam layanan yang sangat kompleks, dari pelayanan hukum badan usaha termasuk perseroan perorangan, legalisasi apostille, jaminan fidusia, kewarganegaraan dan pewarganegaraan, hingga pengelolaan harta peninggalan, semuanya menyentuh aspek-aspek penting kehidupan masyarakat.
“Ada 144 jenis layanan,” jelasnya.
Untuk itu, sambung dia, transformasi digital menjadi keharusan untuk memastikan layanan ini berjalan dengan efektif. Namun tidak boleh dilupakan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, pendampingan dan kehadiran langsung.
“Karena itu, kehadiran Layanan AHU di MPP adalah jawaban. Layanan pada MPP ini bukan sekadar ruang administrasi semata, tetapi jembatan antara teknologi dan kemanusiaan,” tambahnya.
Widdodo mengungkapkan kehadiran Layanan AHU di MPP Kota Tangsel merupakan wujud adanya Kerjasama pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkum melalui Ditjen AHU dan Pemerintah Daerah Banteh melalui Pemerintah Kota Tangsel.
“Inilah bentuk sinergi yang ideal antara pusat dan daerah, antara instansi vertikal dan otoritas lokal, demi satu tujuan yakni pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh, Widodo mennyampaikan kehadiran Layanan AHU di MPP ini merupakan bagian program peningkatan pelayanan publik yang prima sebagaimana amanat dari Presiden Prabowo dan komitmen Kemenkum dalam mendorong birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Ke depannya kami akan membuka lagi Gerai Layanan AHU di beberapa daerah yang dianggap strategis sehingga bisa memudahkan masyarakat yang memerlukan layanan kami,” tutupnya.
Untuk diketahui, berbarengan dengan Layanan AHU di MPP Kota Tangsel launching juga dilakukan paada tujuh MPP yang tersebar di Jabotabek yakni, MPP Kota Tangerang, MPP Kabupaten Tangerang, MPP DKI Jakarta, MPP Kota Bogor, MPP Kabupaten Bogor dan MPP Bekasi.
Sementara, Wali Kota Benyamin Davnie mengatakan, layanan AHU di MPP Kota Tangsel kian melengkapi gerai pelayanan yang ada.
“Ada 18 meja pelayanan dari 10 instansi vertikal,” terangnya.
Dia mengatakan, Gedung MPP yang berdiri sejak tahun 2021 lalu itu telah banyak melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Bahkan, lanjut dia, untuk tahun 2024 saja telah ada sekira 45 ribu kunjungan dari masyarakat ke berbagai layanan yang disediakan.
“Sehingga dengan demikian ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” pungkasnya.
