Bandung Barat – Sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat terendam banjir pada awal Desember 2025. Intensitas hujan tinggi sejak pekan lalu mengakibatkan luapan sungai, merendam rumah warga, memutus akses jalan, serta memaksa sebagian keluarga mengungsi ke lokasi aman.
Banjir juga diperparah oleh kondisi hulu yang mengalami alih fungsi lahan dan penurunan daya resap tanah.
Di tengah situasi darurat tersebut, Gubernur Jawa Barat KDM justru berada di Padang, Sumatera Barat, dalam agenda peninjauan korban banjir dan longsor di wilayah tersebut. Kehadiran KDM di luar provinsi saat Jawa Barat mengalami bencana kembali menuai kritik dari publik.
Denny Charter: “Pemimpin seharusnya hadir di titik krisis, bukan meninggalkannya.”
Pengamat politik Denny Charter menilai keputusan KDM menunjukkan ketidaktepatan prioritas dalam kepemimpinan daerah.
“Di saat masyarakat Jawa Barat terdampak banjir dan membutuhkan kehadiran pemimpinnya, Gubernur justru berada di provinsi lain. Ini bukan hanya kesalahan komunikasi publik, tetapi kegagalan membaca sense of crisis,” tegas Denny Charter.
Ia menegaskan bahwa kehadiran pemimpin di lokasi bencana tidak hanya soal teknis penanganan, tetapi simbol empati dan komando yang sangat ditunggu masyarakat.
“Kehadiran fisik pemimpin di zona krisis adalah bentuk tanggung jawab moral. Ketidakhadiran seperti ini mempertegas bahwa prioritas kepemimpinan KDM patut dipertanyakan,” tambahnya.
Kontradiksi antara Retorika dan Tindakan
Denny Charter juga menyoroti bahwa KDM dalam berbagai kesempatan menyebut bahwa banjir di Bandung Raya terjadi akibat kerusakan tata ruang, sedimentasi, dan maraknya alih fungsi lahan di kawasan hulu. Namun ironisnya, saat banjir kembali terjadi, ia tidak berada di Jawa Barat untuk memastikan langkah mitigasi berjalan cepat.
“Ada ironi yang jelas. Di satu sisi KDM menyebut penyebab banjir adalah rusaknya tata ruang yang harus segera ditangani, tapi di sisi lain ia tidak berada di Jawa Barat ketika bencana itu terjadi. Publik berhak mempertanyakan konsistensi dan keseriusan kebijakan,” ujar Denny Charter.
Dampak pada Citra Politik
Menurutnya, peristiwa ini dapat menjadi preseden buruk bagi citra KDM, terutama di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap empati dan respons cepat para pemimpin daerah.
“Gesture pemimpin saat krisis sangat menentukan persepsi publik. Ketidakhadiran KDM pada momen genting seperti ini berpotensi menjadi bumerang politik yang besar,” jelasnya.
