Tangerang Selatan – Ketua Kortimsus Forum Betawi Rempug (FBR) Korwil Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tegas menyatakan dukungannya agar keberadaan Polri tetap di bawah komando langsung presiden.
Ketua Kortimsus FBR Korwil Tangsel, Andi Afery Amrani mengatakan, posisi Polri sangat stategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Dengan strategisnya peran itu, tentu Polri butuh kordinasi langsung di bawah presiden,” terangnya, Rabu (28/01/26).
Pria yang akrab disapa ‘Daeng Fery’ itu membeberkan alasan menolak Polri di bawah kementerian. Sebab, kata dia, situasi demikian justru menghambat langkah cepat Polri menangani problematika krusial di lapangan.
“Ketika presiden ingin menggunakan
aparat negara untuk berbuat sesuatu itu tidak ada halangan dari manapun, karena langsung berinteraksi dengan presiden. Akan berbeda jika Polri di bawah institusi lain,” tambahnya.
Dia pun memastikan, apa yang disampaikannya merupakan aspirasi menyeluruh anggota FBR se Kota Tangsel.
“Saya selaku Ketua FBR Kota Tangerang Selatan, mewakili keluarga besar FBR Kota Tangerang Selatan, mendukung Polri dibawa komando Presiden Republik Indonesia, karena itu sangat ideal,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, wacana reposisi kelembagaan Polri agar berada di bawah kementerian kembali memicu perdebatan hangat di ruang publik belakangan ini.
Sekilas, gagasan ini tampak rasional, dibungkus dengan narasi efisiensi birokrasi, administratif, koordinasi pemerintahan, dan penguatan kontrol sipil.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, wacana tersebut sesungguhnya menyentuh lapisan paling mendasar dari desain ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Pemisahan Polri dari TNI merupakan salah satu capaian paling penting dari agenda reformasi 1998.
Keputusan tersebut lahir dari kesadaran historis bangsa atas pengalaman kelam masa lalu, ketika Polri sebagai aparat keamanan dan penegak hukum berkelindan dengan kekuasaan politik, sehingga hukum kehilangan fungsi perlindungannya terhadap warga negara.
Dalam konteks itu, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian harus dibaca sebagai potensi kemunduran dari semangat reformasi dan konstitusionalisme yang dibangun melalui pengorbanan sejarah.
Perubahan konstitusi secara tegas menempatkan Polri sebagai institusi negara yang memiliki fungsi strategis. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.
