Selama ini, narasi sejarah Nusantara kerap terfokus pada dominasi pengaruh Arab, India, dan China. Namun, jauh di sebelah barat, terdapat satu peradaban besar yang perannya kerap luput dari perhatian: Persia—kini dikenal sebagai Iran.
Padahal, hubungan antara Persia dan Nusantara bukan sekadar persinggahan dagang. Ia merupakan ikatan panjang yang membentuk aspek politik, bahasa, hingga tradisi yang hari ini dianggap sebagai bagian dari identitas Indonesia.
Penelusuran sejarah menunjukkan bahwa relasi ini telah terjalin lebih dari 1.300 tahun lalu. Bahkan, jauh sebelum berdirinya kesultanan Islam, ketika pengaruh Hindu-Buddha masih dominan di Nusantara.
Catatan dari Dinasti Tang menyebutkan bahwa pada tahun 674 M, komunitas pedagang Arab dan Persia (disebut Ta-shih dan Po-sse) telah bermukim di pesisir barat Sumatera.
Pada masa Kerajaan Sriwijaya, kapal-kapal dari Teluk Persia, seperti dari Siraf dan Hormuz, menjadikan Palembang sebagai simpul penting jalur perdagangan global.
Mereka membawa komoditas bernilai tinggi seperti air mawar, mutiara, dan karpet, yang ditukar dengan emas serta kapur barus unggulan dari Barus.
Bukti arkeologis pun menguatkan hal ini. Temuan pecahan keramik pirus khas Persia di situs Bongal, Tapanuli Tengah, menjadi saksi ramainya jalur perdagangan tersebut pada abad ke-7 hingga ke-9.
Memasuki abad ke-13, hubungan Nusantara-Persia mengalami pergeseran signifikan—dari sekadar ekonomi menjadi pertukaran ideologi, budaya, dan politik.
Kesultanan Samudera Pasai muncul sebagai pusat intelektual yang menarik banyak ulama dan pemikir dari Persia.
Wafatnya Sultan Malikussaleh pada 1297 M menandai era baru.
Makamnya memperlihatkan perpaduan gaya Gujarat dan ornamen Lajevard yang populer di Persia, mencerminkan akulturasi budaya yang mendalam.
Ketika Ibnu Battuta mengunjungi Pasai pada 1345 M, ia terkejut mendapati banyak pejabat istana yang fasih berbahasa Persia. Tokoh seperti Syarif Amir Sayyid dari Shiraz dan Tajuddin dari Isfahan bahkan memegang peran strategis dalam pemerintahan, bukan sekadar tamu.
Puncak hubungan ini terjadi pada abad ke-16, saat Kesultanan Aceh Darussalam tampil sebagai kekuatan besar di Selat Malaka.
Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Safawi. Relasi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga strategis—meliputi pertukaran utusan, teknologi militer, hingga sistem administrasi.
Istilah “Syahbandar” yang berasal dari bahasa Persia (Shah: raja, Bandar: pelabuhan) menjadi jabatan penting dalam mengatur perdagangan internasional.
Sistem birokrasi Persia juga diadopsi untuk memperkuat sentralisasi kekuasaan di Aceh.
Hubungan ini dapat dibaca sebagai bentuk awal aliansi lintas kawasan dalam menghadapi ekspansi Barat, khususnya kekuatan kolonial seperti Portugis.
Jejak Persia tidak hanya terlihat dalam politik dan perdagangan, tetapi juga dalam tradisi budaya yang masih hidup hingga kini.
Tradisi Tabuik di Pariaman dan Tabot di Bengkulu merupakan contoh nyata.
Tradisi ini berasal dari peringatan tragedi Karbala (wafatnya Husain bin Ali) yang dibawa oleh komunitas Persia-India pada abad ke-17, sekitar tahun 1685 M.
Di bidang literasi, karya-karya besar Persia seperti “Gulistan” karya Sa’di dan “Shahnama” karya Firdausi memberi pengaruh besar terhadap sastra Melayu klasik.
Bahkan, sejumlah istilah yang kini akrab—seperti “pahlawan”, “punggawa”, dan “dewan”—memiliki akar dari bahasa Persia.
Di tengah dinamika geopolitik global yang kembali mengarah pada multipolaritas, jejak historis ini menjadi relevan untuk dibaca ulang.
Hubungan Nusantara dengan Persia menunjukkan bahwa sejak dahulu, kawasan ini telah menjadi bagian dari jaringan global yang kompleks, tidak hanya bergantung pada satu kekuatan, tetapi membangun relasi strategis lintas peradaban.
Mengingat kembali sejarah ini bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan upaya memahami bahwa posisi Indonesia hari ini pun memiliki potensi serupa: sebagai simpul penting dalam percaturan geopolitik dunia.
