Tangsel – Salah satu sisi trotoar yang semula rapi dan ramah bagi pejalan kaki di Jalan Pusaka Kencana, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), kini dirusak hingga tak lagi berfungsi.
Biang keroknya adalah sebuah proyek bangunan komersil 2 lantai di sisi jalan yang sengaja menutup permukaan trotoar dengan coran beton setinggi sekira 30 centimeter.
Coran beton tebal itu membentang melintang dengan lebar sekitar 15 meter, difungsikan sebagai jalur keluar-masuk proyek. Dampaknya langsung terasa: ruang pedestrian yang sebelumnya tertata kini kehilangan fungsi utama sebagai jalur aman bagi pejalan kaki.
Pantauan di lokasi pada Selasa, 28 April 2026, menunjukkan cor beton tersebut telah dibongkar. Namun, sisa-sisa puing masih berserakan di sisi trotoar, meninggalkan jejak kerusakan yang belum dipulihkan.
Pembongkaran dilakukan setelah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) turun langsung ke lapangan. Pemeriksaan itu dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban pihak pemilik proyek atas tindakan yang merusak fasilitas umum.
Pemerintah Kota melalui DSDABMBK menyayangkan sikap pemilik proyek yang tidak berkoordinasi. Tidak ada pengajuan izin pembukaan persil jalan, tidak ada permohonan informasi terkait fungsi usaha maupun akses jalan. Ironisnya, lokasi tersebut bahkan telah disewakan untuk jaringan ritel.
Dampak pengecoran tidak berhenti pada hilangnya fungsi trotoar. Infrastruktur pendukung ikut terdampak serius. Guiding block yang seharusnya membantu penyandang disabilitas tertutup beton, begitu pula lubang kontrol (u-ditch) yang tersumbat sehingga aliran air terhambat dan memicu genangan saat hujan.
Akibatnya, trotoar yang seharusnya inklusif kini justru menjadi penghalang. Akses bagi penyandang disabilitas praktis terputus, sementara pejalan kaki lainnya terpaksa mencari jalur alternatif yang belum tentu aman.
“Fasilitas publik seperti trotoar dilarang keras diubah secara sepihak tanpa izin resmi karena berdampak luas pada sistem drainase kota,” ungkap Humas DSDABMBK Tangsel, Kemal.
Dari penelusuran yang dilakukan, proyek bangunan komersil tersebut juga diduga belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini telah dikonfirmasi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).
Kini, kewenangan penindakan berada di tangan Satpol PP Kota Tangerang Selatan sebagai penegak Peraturan Daerah. Sesuai ketentuan, proyek tanpa PBG seharusnya disegel dan dihentikan aktivitas pembangunannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemilik proyek yang telah merusak fungsi pedestrian tersebut belum memberikan keterangan resmi. Sementara, area pedestrian yang seharusnya menjadi ruang aman bagi publik masih menunggu perbaikan.
