JAKARTA – Kegagalan Gerakan 30 September 1965 atau G30S mengubah posisi Dipa Nusantara (DN) Aidit dari salah satu tokoh penting Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi buronan yang diburu aparat.
Setelah situasi di Jakarta berbalik dan sejumlah lokasi strategis berhasil dikuasai pasukan RPKAD, Aidit meninggalkan Ibu Kota. Ia kemudian menuju Yogyakarta yang saat itu menjadi salah satu wilayah dengan basis dukungan PKI yang kuat.
Aidit tiba di Yogyakarta pada 2 Oktober 1965. Dari sana, ia masih berupaya mencari jalan keluar politik dengan berharap Presiden Soekarno dapat memulihkan keadaan.
Aidit bahkan mengirimkan surat kepada Soekarno. Dalam surat itu, ia mengusulkan agar Gerakan 30 September disamakan dengan Dewan Jenderal serta meminta agar pemulihan keamanan dipercayakan kepada Front Nasional yang dikuasai kelompok pro-Soekarno dan PKI.
Namun, situasi terus berubah. Penemuan jenazah enam jenderal dan satu perwira TNI di Lubang Buaya pada 3 Oktober 1965 semakin mempersempit ruang gerak PKI. Gelombang kemarahan terhadap PKI kemudian terjadi di sejumlah tempat.
Aidit pun terus berpindah tempat untuk menghindari pengejaran. Pada November 1965, persembunyiannya akhirnya terlacak di Solo.
Menurut catatan yang dikutip Okezone, Aidit ditangkap pada malam 21 November 1965 setelah bersembunyi di sejumlah lokasi. Pimpinan PKI itu kemudian dibawa ke wilayah Boyolali, Jawa Tengah.
Pelarian panjang tersebut berakhir dengan eksekusi terhadap DN Aidit di Boyolali. Peristiwa itu menjadi salah satu episode terakhir perjalanan politik tokoh utama PKI setelah pecahnya G30S 1965.
Sejarah mengenai akhir G30S dan nasib para pemimpin PKI setelah peristiwa tersebut masih menjadi bagian penting dalam kajian sejarah Indonesia. Sejumlah sumber sejarah juga memiliki perbedaan dalam menjelaskan detail peran dan rangkaian peristiwa di sekitar G30S, sehingga konteks sumber perlu diperhatikan ketika membahasnya.
