JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian di lingkar komunikasi pemerintah. Syahganda Nainggolan resmi dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Syahganda mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Muhammad Qodari. Pergantian itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Dalam agenda yang sama, Prabowo juga melantik Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan pembacaan Keppres dan pengucapan sumpah jabatan.
Prabowo memandu langsung sumpah yang diikuti Syahganda dan Fadli. Salah satu bagian sumpah menegaskan komitmen untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti pejabat baru.
Usai pengucapan sumpah, Syahganda dan Fadli menandatangani berita acara pelantikan. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para tamu undangan.
Perubahan posisi juga terjadi pada Muhammad Qodari. Mantan Kepala Bakom itu kini mendapat penugasan sebagai Sekretaris merangkap anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Sementara itu, Syahganda bukan nama baru dalam dunia aktivisme dan diskusi politik. Ia dikenal sebagai Ketua Dewan Direktur Great Institute dan kerap muncul dalam berbagai forum yang membahas isu ekonomi, teknologi, maupun politik.
Bakom sendiri merupakan lembaga yang dibentuk pada era pemerintahan Prabowo untuk menangani komunikasi kebijakan serta program strategis pemerintah. Pergantian kepemimpinan kali ini menjadi perubahan terbaru dalam struktur komunikasi pemerintahan sejak lembaga itu mulai dibentuk.
