Tangerang Selatan – Sekira 300-an warga berunjuk rasa menolak rencana penutupan akses utama Jalan Raya Serpong-Parung, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (05/04/24).
Ratusan warga itu berunjuk rasa dengan berjalan kaki dari arah pertigaan Jalan Raya Puspiptek-Muncul menuju depan gerbang masuk Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Warga membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan. Mayoritas pedemo berusia paruh baya hingga lanjut usia. Menurut perwakilan warga yang berdemo, penutupan jalan nantinya berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi.
“Karena ini akses warga yang merupakan sentra ekonomi juga buat masyarakat,” kata Ketua RT11 RW03, Muncul, Alex Aziz di lokasi.
Akses jalan utama itu dikabarkan segera ditutup. Sementara para pengguna jalan dialihkan melalui jalan baru yang belum lama ini baru selesai dibangun. Letak jalan baru itu sendiri berada tak terlalu jauh dari jalan yang saat ini dilalui warga.
“Jalan ini sudah lama. Jadi warga diarahkan untuk menggunakan jalan baru,” jelasnya.
Menurut Aziz, akses jalan utama itu sudah sejak lama digunakan warga. Mereka bertekad terus menentang upaya sepihak memindahkan jalan warga ke lokasi lain.
“Sosialisasi sudah, tapi terbatas. Kita masyarakat yang di bawah sama sekali nggak tahu. Dampaknya buat warga kami yang pedagang kecil itu turun drastis,” ungkapnya.
Demo itu berujung tertin setelah dilakukan mediasi antara warga dan pihak BRIN. Keputusan sementara menyebut, rencana penutupan pada akhir April 2024 nanti dibekukan sampai ada keputusan finasl hasil mediasi.
“Hasil mediasi sementara tidak ada penutupan sampai ada mediasi lanjut dari pihak terkait, dari RW, kelurahan dan camat,” ucapnya.
Dihubungi terpisah, Deputi BRIN Yan Rianto menjelaskan, jika sebenarnya lahan yang digunakan sebagai jalan provinsi di lokasi merupakan aset milik BRIN.
“Itu pengalihan jalan. Jalan pengganti sudah disiapkan, sudah digunakan juga. Jauh lebih bagus,” ucapnya.
Menurut dia, lahan milik BRIN itu akan segera digunakan demi mengoptimalkan kawasan strategis yang ada. Sedang bagi masyarakat luas dialihkan melalui akses jalan yang baru.
“Untuk penyatuan kawasan strategis, karena ke depan akan dibangun fasilitas riset,” sambungnya.
Dia juga merasa heran, karena jalan provinsi itu sebenarnya diklaim tanpa izin pinjam pakai dengan pengelola BRIN. Sehingga saat ini, masyarakat menganggap jalan di lokasi berstatus jalan provinsi.
“Itu dibangun di atas lahan BRIN, dan tanpa ijin pinjam pakai. Lahan milik BRIN. Berdasarkan penelusuran tidak ada (kordinasi),” tandasnya.
