Tangsel – Program kelas bina prestasi di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan (Tangsel) menciptakan kesenjangan antar siswa. Dengan dalih peningkatan prestasi, tiap siswa harus menyodorkan dana Rp4 juta sebagai uang masuk.
Di samping itu, ada pula iuran bulanan hingga ratusan ribu rupiah per siswa. Kelas pengayaan di sana tersedia di masing-masing angkatan, dengan jumlah Rombongan belajar (Rombel) sekira 33 siswa.
Belum diketahui siapa yang menggagas program itu di SMPN 3 Tangsel, dasar penarikan biaya, hingga bagaimana pengelolaan dana dari orang tua tersebut
Jika satu rombongan berisi 33 siswa, maka dana yang terkumpul mencapai ratusan juta rupiah. Namun, jumlah peserta, total penerimaan, dan rincian penggunaan dananya masih misterius.
Kelas pengayaan atau Bina Prestasi itu disebut bertujuan memberikan pendalaman materi dan bimbingan tambahan. Persoalannya, kesempatan memperoleh layanan tersebut hanya dapat dijangkau siswa dari keluarga mampu.
Kondisi itu menimbulkan jarak di lingkungan sekolah negeri. Siswa dari keluarga mampu dapat mengikuti kelas tambahan dengan fasilitas lebih lengkap, sedangkan siswa kurang mampu harus bertahan di kelas reguler meski memiliki keinginan belajar dan potensi yang sama.
Masalah ini tidak lagi sekadar menyangkut fasilitas ruangan kelas maupun tambahan jam belajar. Hal yang dipersoalkan adalah munculnya sekat layanan berbeda di sekolah negeri berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua.
Satu sisi, ada keluarga yang mampu mengeluarkan jutaan rupiah untuk mendapatkan pendampingan belajar tambahan. Di sisi lain, banyak siswa miskin yang hanya bisa meratapi kesenjangan itu.
“Anak saya ikut kelas binpres, syaratnya harus bayar Rp4 juta uang masuk. Memang kelasnya berbeda dan waktu jam belajarnya juga lebih panjang sampai sore,” tutur salah satu orang tua murid berinisial M saat dikonfirmasi, Jumat (24/07/26).
Berbeda dengan M, orang tua murid lainnya, R, yang berasal dari keluarga ekonomi lemah menganggap kelas pengayaan hanya menjadi tembok pemisah antara si miskin dan kaya dalam dunia pendidikan.
“Menurut saya di lingkungan sekolah seperti ini harusnya semua mendapat hak yang sama, peluang yang sama untuk bisa berprestasi,” ujarnya terpisah.
“Kalau mau masuk kelas itu berbayar jutaan, ya pasti berat buat kita yang nggak mampu,” tambahnya.
Dia menilai perbedaan kelas dapat meninggalkan beban psikologis bagi siswa. Anak-anak dikhawatirkan menyadari bahwa fasilitas dan pendampingan belajar yang mereka terima berbeda karena kemampuan ekonomi keluarganya.
Hingga berita ini ditulis, Kepala SMPN 3 Tangsel, Namat Somantri, enggan merespon konfirmasi yang dilakukan sejak kemarin hingga Sabtu 25 Juli 2026 hari ini.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.
Setiap warga negara juga berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa dibatasi kondisi sosial maupun ekonominya. Prinsip pemerataan turut ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Tangsel Nomor 2 Tahun 2020. Pengelolaan pendidikan diarahkan untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan apakah kelas pengayaan tersebut benar-benar menjadi program peningkatan mutu atau justru menciptakan kelas istimewa bagi siswa yang mampu membayar.
